Jakarta Barat – detif.id / Detif TV Channel
Bangunan yang sedang dikerjakan tanpa PBG menjamur di Kecamatan Tambora, Pemko ADM Jakarta Barat. Contohnya, satu unit bangunan yang sedang dikerjakan Jln Jembatan Besi Raya No. 8 RT 012 / RW 03 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat, dikerjakan tanpa PBG (Dekat Bangunan Bakso).
Mirisnya, ketika bangunan tanpa PBG tersebut, saat hendak dikonfirmasi deti.id Miko Kasatpel DCKRP Kec. Tambora, langsung kabur, ngibirit. Karena Pejabat tersebut tidak ada ditempat, selanjutnya wartawan menanyakan terhadap Luky salah seorang staf DCKTRP, diruangan tersebut.
Tiba – tiba saja Candra berteriak Pak Miko sudah keluar, ”Jangan nanya – nanya melulu!!!” hardik Candra denga nada suara tinggi, sembari memukul meja. Tingkah lakunya sudah seperti gaya preman Kali Jodo tempo dulu.
“Selow aja bang,” ujar wartawan. “Aku bilang Miko sudah keluar, nanya melulu, gue pusing,” tukasnya, sembari mengejar wartawan, beruntung ada yang melerai, sehingga baku hantam tidak sempat terjadi.
Tingkah laku Candra yang arogan, tercermin dari sikap Miko yang selalu kabur dan bersembunyi, jika hendak dikonfirmasi wartawan selalu lari, dan tidak bersedia dikonfirmasi wartawan.
Seyogianya, PJ Heru Gubernur DKI Jakarta, jangan memberi kepercayaan kepada Miko Sebagai Kasatpel, yang tidak bersedia dikonfirmasi wartawan. ”Bagaimana Seorang Pejabat setingkat Kasatpel, Lari dan ngibrit jika dikonfirmasi wartawan.” ungkap seorang waratawan senior menjawab detif.id.
Demikian halnya Candra setaf Miko, yang besifat arogan dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat, dinilai tidak berpendidikan. Perlu diingat seluruh jajaran DCKTRP dari tingkat bawah sampai Kadis, gaji yang diterima berasal dari masyarakat.
Perlu dicatat PNS adalah pelayan masyarakat. Pelayan harus sopan, jangan ngotot dan marah – marah dalam memberi pelayanan. Karenanya, atas nama masyarakat Tambora meminta Walikota, Heru Kadis DCKTRP & Badan Kepegawaian untuk menarik saudara Miko & Candra dari Tambora. ”Menerima pembinaan” kata salah seorang warga Tambora yang tidak bersedia menyebut jati dirinya.
Sementara Miko Kasatpel DCKTRP Kec. Tambora, dinilai tidak mampu memberi Pelayanan terhadap masyarakat masyaraktat Tambora. “Untuk apa kita membayar gaji seorang pejabat tapi tidak mampu menjalankan tupoksinya.” (Ahmad Junaedi)