Bawaslu Padang usulkan anggaran Rp16 miliar lebih untuk Pilkada 2024

Date:

detif.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang, Sumatera Barat mengusulkan anggaran pengawasan Pilkada 2024 ke Pemkot Padang sebesar Rp16 miliar lebih, agar dianggarkan dalam APBD Padang 2024.

“Kami sudah ajukan usulan tersebut dan memang jumlah itu meningkat 100 persen dibandingkan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2018-2023,” kata Ketua Bawaslu Padang Dorri Putra, di Padang, Senin.

Menurut dia, pada Pilkada Kota Padang 2018, bawaslu mendapatkan anggaran dari APBD Padang sebesar Rp8 miliar dan untuk Pilkada 2024 anggaran tersebut naik dua kali lipat.

“Kami sudah hitung kebutuhan pengawasan yang akan dilakukan di lapangan dan akan membicarakan dengan Pemkot Padang. Kami masih menunggu undangan dari pemkot untuk itu,” kata dia.

Jika anggaran tersebut disetujui tentu akan dilanjutkan dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai pengajuan yang dilakukan Bawaslu Padang.

Ia menyebutkan anggaran Rp16 miliar lebih itu diperuntukkan sebagian besar untuk tenaga ad hoc mulai dari honor pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

“Ini memang memakan anggaran yang cukup besar,” kata dia pula.

Kemudian anggaran sosialisasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Padang secara berkelanjutan kepada pihak terkait dan masyarakat.

“Kami tidak ada melakukan pengadaan barang atau lainnya. Semua itu hanya dilakukan KPU,” kata dia lagi.

Sedangkan untuk Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 anggaran tersebut disediakan di APBN yang disalurkan ke Bawaslu Sumbar. Bawaslu Padang sifatnya mengajukan kebutuhan anggaran untuk kegiatan saja.

“Kami belum satker, sehingga setiap butuh anggaran kami ajukan ke Bawaslu Sumbar,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Padang telah membuka pendaftaran panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan 2024 untuk 11 kecamatan yang ada di daerah setempat.

Setiap kecamatan akan ditempati tiga panwaslu, sehingga total ada 33 orang yang akan direkrut Bawaslu Padang dan hingga penutupan pendaftaran ada lima ribu orang lebih yang mendaftarkan diri mereka sebagai pengawas pemilu tingkat kecamatan. (Tim/dikutip dari ANTARA.NEWS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Lain

Gubernur DKI & Vera Revina, Kadis CKTRP dan Kepala Sektor CKTRP Kec Kembangan, Biarkan Bangunan Tanpa PBG?

Jakarta, detif.id Biasanya, Gubernur DKI, PramonoAnung, Kepala Dinas CKTRP & Nur Rafly, Kepala Sektor DCKTRP Kecamatan Kembangan bekerja sama (untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)....

Gubernur DKI/Kadis CKTRP DKI, Kasudin CKTPRP, Kepala Sektor DCKTRP Kec. Penjaringan, Jakut, Cuek Terhadap 7 Lantai Bangunan Tanpa PBG?

Jakarta, detif.id Membelarnya bangunan tanpa dilengkapi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) lapis 7 tanpa dilengkapi Papan PBG sedang dikerjakan di. Jln  Karang Raya, No. 175, Kec....

Tanah Seluas Lebih Kurang Satu Hektar Dijadikan Lahan Parkir oleh Marsel Tanpa Izin di Perum Taman Jaya?

Tangerang,detif.id Mafia-mafia tanah di negeri konoha ini masih banyak yang bermain. Seperti diketahui lahan (tanah) kosong di Komplek Perumahan Taman Jaya banyak yang dipergunakan orang secara illegal....

More like this
Related

Gubernur DKI & Vera Revina, Kadis CKTRP dan Kepala Sektor CKTRP Kec Kembangan, Biarkan Bangunan Tanpa PBG?

Jakarta, detif.id Biasanya, Gubernur DKI, PramonoAnung, Kepala Dinas CKTRP &...

Gubernur DKI/Kadis CKTRP DKI, Kasudin CKTPRP, Kepala Sektor DCKTRP Kec. Penjaringan, Jakut, Cuek Terhadap 7 Lantai Bangunan Tanpa PBG?

Jakarta, detif.id Membelarnya bangunan tanpa dilengkapi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)...

Tanah Seluas Lebih Kurang Satu Hektar Dijadikan Lahan Parkir oleh Marsel Tanpa Izin di Perum Taman Jaya?

Tangerang,detif.id Mafia-mafia tanah di negeri konoha ini masih banyak yang...

Pemilihan Ketua RW.011 Taman Jaya Cacat Administrasi?

Tangerang,detif.id Secara hukum, rekomendasi aklamasi pemilihan Ketua RW.011 Taman Jaya tidak sah,...